MEDAN — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Kota Medan, menuntut aparat penegak hukum mengusut dugaan kejanggalan anggaran di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Aksi ini dilakukan pada Kamis, (12/03).
Koordinator AMPERA, Ahmad Fatih Sultan, menyatakan bahwa kedatangan mereka ke Kejati Sumut bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk tekanan moral agar dugaan kejanggalan penggunaan anggaran daerah tidak diabaikan. "Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Ketika muncul pertanyaan publik terkait anggaran miliaran rupiah, maka harus ada penjelasan yang transparan," tegasnya.
AMPERA memaparkan beberapa poin yang dianggap memerlukan perhatian serius, termasuk alokasi honorarium Praja dan Damkar sekitar Rp6,5 miliar yang dinilai perlu diklarifikasi secara rinci. Mereka juga mempertanyakan transparansi realisasi penggunaan anggaran dan dugaan adanya perekrutan tenaga honorer baru di lingkungan Satpol PP Kabupaten Batu Bara.
Massa aksi mendesak Kejati Sumut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat serta melakukan penelusuran terhadap dugaan kejanggalan tersebut secara profesional dan independen. AMPERA mengaku sebelumnya telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak terkait melalui tiga kali somasi terbuka, namun belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai.
AMPERA berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga adanya klarifikasi resmi maupun langkah penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Satpol PP Kabupaten Batu Bara. "Kontrol publik tidak boleh berhenti. Kami akan terus memastikan uang rakyat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab," kata Ahmad Fatih Sultan menutup orasinya.
(Red)
