BATU BARA, — Aliansi Gerakan Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari GMNI, GMKI, IMM, dan KAMMI menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Medan, Selasa, 2/6/2026.
Aksi ini merespons pemadaman listrik total atau _blackout_ yang melanda Pulau Sumatera pada 22 Mei 2024. Massa menilai pemadaman tersebut melumpuhkan aktivitas ekonomi warga dan ribuan pelaku UMKM. Dalam aksi, massa membakar ban dan merobohkan pagar kantor sebagai bentuk protes.
Pimpinan Aliansi menyayangkan General Manager PLN UID Sumut tidak menemui massa. Mereka menilai perhelatan ASEAN Football Federation atau AFF tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menghindari dialog dengan publik. "Kami meminta pimpinan PLN UID Sumut memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban," ujar perwakilan aliansi dalam konferensi pers. Aliansi juga menilai sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera rapuh karena minimnya jaringan cadangan, sehingga penanganan krisis terkesan reaktif.
Selain persoalan teknis, aliansi menyoroti dua dugaan korupsi. Pertama, dugaan praktik “pecah paket” pada proyek Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di Sumut untuk menghindari tender transparan. Kasus tersebut disebut sedang dalam penyelidikan Polda Sumut. Kedua, dugaan penggelembungan anggaran Rp13,5 miliar untuk jasa konsultan hukum di PLN Pusat. Aliansi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kedua dugaan tersebut.
Empat pimpinan organisasi, yaitu Irham Saddani Rambe, Rahmat Taufiq Pardede, Chrisye Sitorus, dan Armando Sitompul, menyampaikan enam tuntutan. Tuntutan itu meliputi: evaluasi terhadap Direktur Utama PLN terkait ketahanan energi nasional, kompensasi 100% bagi pelanggan terdampak _blackout_, pertanggungjawaban GM PLN UID Sumut, realisasi skema _Micro-Grid_ atau _Island Mode_ agar Sumut tidak bergantung pada transmisi luar provinsi, penegakan hukum atas dugaan korupsi, dan audit independen terhadap infrastruktur transmisi 275 kV Sumatera oleh DPRD Sumut.
Aliansi menegaskan Sumatera memiliki potensi energi besar, sehingga pemadaman seharusnya bisa diantisipasi. Mereka mendesak PLN membenahi infrastruktur dan manajemen krisis agar kejadian serupa tidak terulang. "Rakyat berhak mendapat layanan listrik yang andal dan transparansi pengelolaan anggaran," tutup pernyataan sikap aliansi.
(R Ramadhan)
