PALU — Pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah terkait maraknya aktivitas tambang ilegal yang disebut telah “menghancurkan” wilayah Sulteng kini menjadi sorotan luas di kalangan media dan publik. Isu ini berkembang cepat dan memicu perhatian berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan aparat penegak hukum.
Merespons kondisi tersebut, Aktivis Hutan dan Alam, Agus Flores, turun langsung ke Sulawesi Tengah guna menghimpun informasi dan mendorong langkah konkret dalam penanganan tambang ilegal yang dinilai semakin masif.
Dalam komunikasi yang terjalin, Gubernur Sulteng Anwar Hafid menitipkan salam kepada Kapolri melalui Agus Flores, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Fast Respon Counter Polri. Pesan tersebut menjadi sinyal kuat adanya harapan besar dari pemerintah daerah terhadap dukungan pusat dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal.
Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menyampaikan apresiasi atas informasi yang diterima. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya, akan kami sampaikan ke jajaran untuk melakukan langkah-langkah dalam menangani permasalahan ini,” ujarnya.
Di tingkat pusat, Kapolri juga memberikan respons tegas. Ia memastikan bahwa persoalan tambang ilegal di Sulawesi Tengah telah menjadi perhatian serius.
“Saya sudah atensi itu,” tegas Kapolri.
Pernyataan tersebut memperkuat komitmen Polri dalam menangani persoalan tambang ilegal yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aktivis, dan aparat penegak hukum, diharapkan langkah konkret dan terukur segera dilakukan untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal serta memulihkan kondisi lingkungan di Sulawesi Tengah.
Bukan hanya itu, Ketua Umum Fast Respon, Counter Polri, Agus Flores Menyarankan kepada Kapolri Jendral Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si, agar mengganti Wakapolda Sulteng BJP Helmy Santika.
Keinginan Pergantian itu, tidak dijelaskan dalam jumpa persnya di Jakarta, Senin tadi.
(FRN/AF)
