BATU BARA — DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Nota Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R.APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (18/8/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD, pukul 11.00 WIB.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial. Turut hadir Bupati Batu Bara yang diwakili Sekda Rusian Heri,S.Sos.,M.AP, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan Herryawan, ST.,M.Si, seluruh anggota DPRD, OPD, dan unsur Forkopimda. Enam fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan KUA-PPAS 2027.
Fraksi PDI-Perjuangan melalui Jalasmar Sitinjak, SH, mendorong agar pembahasan segera ditindaklanjuti agar pembangunan 2027 dimulai tepat waktu dan ekonomi masyarakat bergerak. Fraksi Gerindra yang dibacakan Muhammad Safi'i mendukung pembahasan sesuai aturan dan menekankan anggaran harus realistis, proporsional, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Fraksi PKS oleh Suminah mendorong pembahasan dilakukan serius, efektif, dan efisien di masing-masing komisi.
Fraksi PAN melalui Chairul Bariah, S.M, berharap penyusunan KUA-PPAS transparan dan berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Fraksi KPN yang disampaikan Suriadi, S.H, menyatakan siap membahas mendalam bersama Banggar dan TAPD agar APBD 2027 sehat, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Fraksi KDRI melalui H. Rohadi, S.P., M.H, memberikan 5 rekomendasi. Di antaranya menaikkan target PAD 2026 minimal Rp27 miliar, membentuk Satgas Optimalisasi PAD, menggenjot pendapatan lewat pengawasan perusahaan dan aset BUMD, efisiensi anggaran ke infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta transparansi pelaksanaan anggaran. Secara umum seluruh fraksi menerima rancangan KUA-PPAS 2027 untuk dibahas lebih lanjut di komisi dan Banggar.
(Red)
