BATU BARA — Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Sumatera Utara atau AMPL Sumut meminta manajemen PT London Sumatera Indonesia Tbk Kebun Dolok Estate memberikan klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian laporan program Corporate Social Responsibility dengan kondisi masyarakat sekitar.
Koordinator Daerah AMPL Sumut, Muhammad Wajdi Hakimi, mengatakan hasil observasi di lapangan menunjukkan warga di sejumlah desa masih bergantung pada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Desa yang disoroti antara lain Desa Sumber Padi, Desa Perkebunan Dolok, dan Desa Petatal. Menurutnya, kondisi itu menjadi indikator bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilaporkan perusahaan belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam memiliki tanggung jawab sosial yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika masyarakat di sekitar perusahaan masih berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi yang tinggi, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pemberdayaan yang selama ini dijalankan,” tegas Wajdi, Senin 3 Agustus 2026.
AMPL Sumut mendesak PT LONSUM Dolok Estate menyampaikan data penyaluran CSR selama tiga tahun terakhir secara tertulis dan terbuka kepada publik. Organisasi itu juga mempertanyakan kesesuaian data yang dilaporkan ke lembaga sertifikasi keberlanjutan dengan kondisi riil di lapangan. Jika tidak ada tanggapan memadai, AMPL Sumut akan mendorong audit investigatif oleh pemerintah daerah dan instansi berwenang, serta melaporkan temuan ini agar prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi formalitas administratif.
(Red)
