BATU BARA — Ruang paripurna DPRD Batu Bara kembali panas dengan agenda wajib: penyampaian nota Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Ketua DPRD memimpin sidang yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan seluruh anggota dewan. Di atas meja rapat terbentang laporan keuangan setahun penuh yang siap diuji.
Nota yang disampaikan pemerintah daerah bukan sekadar angka. Di dalamnya ada cerita capaian program, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebijakan fiskal yang jadi penentu arah pembangunan Batu Bara. Transparansi jadi kata kunci yang terus digarisbawahi, karena APBD adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.
Usai nota dibacakan, giliran anggota DPRD masuk ke arena evaluasi. Mereka menelaah dokumen dan melontarkan pertanyaan awal: program prioritas sudah tepat sasaran belum, anggaran strategis efektif atau tidak, dan pembangunan daerah benar-benar dirasakan warga. Semua catatan itu akan jadi PR bagi pansus dan komisi untuk dibedah lebih dalam.
Paripurna ini juga panggung koreksi. Jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian anggaran, Pemkab diminta terbuka menjelaskan langkah perbaikannya. Keterbukaan dokumen dan pembahasan bersama DPRD diharapkan jadi kunci menjaga kepercayaan publik. Karena APBD yang akuntabel adalah pondasi Batu Bara yang maju dan berkeadilan.
(R Ramadhan)
