BATU BARA – Dugaan pengerusakan hutan mangrove di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, mendapat sorotan dari aktivis lingkungan hidup Nurkholis Hafiz yang akrab disapa Pidon.
Pembina DPP OKP Ganespa itu meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang diduga merusak kawasan pesisir tersebut agar menimbulkan efek jera di kemudian hari.
Pidon menilai penegakan hukum harus dibarengi dengan pemulihan ekologis. Ia mengusulkan pemerintah segera menanam kembali kawasan mangrove yang diduga rusak dengan melibatkan seluruh lini, termasuk masyarakat. “Libatkan warga pesisir. Minimal satu keluarga menanam satu pohon mangrove. Gerakan kolektif ini akan mempercepat pemulihan dan menumbuhkan rasa memiliki,” ujarnya, Sabtu (02/05/2026).
OKP Ganespa dikenal sebagai organisasi kepemudaan yang fokus pada isu lingkungan, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Selama hampir dua dekade, organisasi ini aktif dalam aksi penanaman pohon, edukasi lingkungan, hingga advokasi kebijakan. Pidon menegaskan bahwa rusaknya mangrove berdampak langsung pada meningkatnya abrasi, banjir rob, serta turunnya hasil tangkapan nelayan yang menggantungkan hidup di pesisir Medang Deras.
Secara hukum, dugaan perusakan mangrove diduga melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain ancaman pidana, UU 32/2009 Pasal 54 juga mewajibkan pelaku memulihkan fungsi lingkungan hidup. Karena itu, OKP Ganespa mendorong Pemkab Batu Bara, Polres, dan Balai Gakkum KLHK untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan.
“Penegakan hukum harus jalan, penanaman juga harus jalan. Pemerintah siapkan bibit dan pendampingan, masyarakat yang tanam dan jaga. Kalau hari ini kita biarkan, besok anak cucu yang membayar dengan hilangnya kampung halaman,” tutup Pidon.
(Red)
