 |
| Pengurus DPC HNSI Kabupaten Batu Bara di Caffe SM Jalan Lintas Acces Rooud Inalum Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara (dok) |
BATU BARA — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batu Bara menyoroti minimnya perhatian sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan pesisir Kuala Tanjung terhadap kehidupan nelayan setempat.
Ketua DPC HNSI Batu Bara, H. Safri Hafni, menyebut hingga saat ini para nelayan belum merasakan dampak positif yang signifikan dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun berdiri di wilayah pesisir yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Nelayan sampai sekarang belum mendapat perhatian yang berarti, padahal perusahaan berdiri kokoh di kawasan pesisir Kabupaten Batu Bara,” ujar Safri, Selasa (7/4/2026).
Ia mengungkapkan, berbagai persoalan yang dihadapi nelayan telah berulang kali disampaikan kepada pihak perusahaan. Namun, hingga kini belum ada tanggapan maupun solusi konkret yang diberikan.
Menurut Safri, perusahaan semestinya memiliki tanggung jawab sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat menyentuh langsung kebutuhan nelayan.
Terlebih, aktivitas industri di kawasan pesisir dinilai telah berdampak terhadap ruang tangkap nelayan.
“Wajar jika nelayan mendapat perhatian. Keberadaan perusahaan di pesisir membuat wilayah tangkap semakin sempit,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya dugaan pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kondisi tersebut, kata Safri, diduga turut mempengaruhi hasil tangkapan nelayan yang semakin menurun.
DPC HNSI Batu Bara berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dapat lebih peduli terhadap kondisi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, serta menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan secara bertanggung jawab.
Perlu untuk diketahui, lanjut Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batu Bara, bahwa Organisasi ini resmi berdiri sejak 21 Mei 1973, dan dibentuk untuk menyatukan berbagai ormas Nelayan di Indonesia, didirikan oleh Presiden Soeharto, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta menyuarakan aspirasi para nelayan.
(red)
