BATU BARA, XTRENS.com — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara gelar Rapat Paripurna untuk membahas dua Ranperda penting, yaitu Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Senin (14/07).
Ranperda PIKID telah melalui proses pembahasan yang panjang dan telah dilakukan perubahan batang tubuh Ranperda. Pansus Ranperda PIKID menyimpulkan bahwa Ranperda ini layak untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.
Ranperda PIKID bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah. Ranperda ini juga bertujuan untuk meningkatkan investasi di daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2004.
Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.
Pansus RPJP APBD 2024 juga menguatkan rekomendasi LHP BPK Republik Indonesia kepada Bupati Batu Bara agar memerintah sesuai dengan yang tertera dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pansus RPJP APBD 2024 juga merekomendasikan untuk segera membentuk Pansus PAD untuk menjadi perhatian.
(R Ramadhan)
