JAKARTA, — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan dorongan tegas kepada media massa agar lebih vokal dalam memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintah. Ia menilai kurangnya kritik dari media menjadi salah satu faktor penyebab perlambatan ekonomi yang dirasakan dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara "Run For Good Journalism 2025" yang digelar Forum Pemimpin Redaksi di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, pada Minggu (16/11/2025).
Purbaya menegaskan bahwa bisnis media yang saat ini sedang mengalami penurunan bukan semata karena faktor eksternal, melainkan juga akibat kurangnya keberanian media untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah secara tajam.
Purbaya juga menyoroti kondisi industri media yang sedang berat tekanan, dengan lebih dari 1.200 pekerja media mengalami pemutusan hubungan kerja dalam dua tahun terakhir. Ia juga mencatat upah jurnalis yang jauh di bawah standar layak, dengan 93,2 persen menerima gaji kurang dari Rp 9,1 juta per bulan.
Menanggapi situasi tersebut, Forum Pemred menginisiasi gerakan "No Tax for Knowledge" yang menuntut relaksasi pajak bagi institusi media yang terverifikasi.
Inisiatif ini bertujuan memberikan ruang untuk bertahan bagi media yang berkomitmen menghadirkan informasi yang berkualitas dan akurat bagi publik.
Purbaya merespons positif inisiatif tersebut dengan menegaskan bahwa media harus kembali menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan pemerintahan. Ia juga memproyeksikan pertumbuhan kuartal IV-2025 dapat mencapai 5,6 sampai 5,7 persen, naik dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,04 persen, dan berpotensi menembus 6 persen pada 2026.
Purbaya berharap peran aktif media dalam mengawasi dan memberikan masukan konstruktif dapat menjadi kunci kebangkitan ekonomi nasional ke depan.
(R Ramadhan)
