BATU BARA, — DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/03).
Enam fraksi DPRD Batu Bara menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Nota LKPJ.
Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional kepala daerah. Fraksi Gerindra berharap agar dibentuknya Pansus Khusus (Pansus) Plasma dalam rangka memastikan pelaksanaan plasma di perkebunan se-Kabupaten Batu Bara.
Fraksi PKS memberikan apresiasi atas jerih payah Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan program-program pembangunan. Namun, mereka juga menyampaikan beberapa hal penting yang memerlukan respon dan jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, seperti masih banyaknya Kepala OPD dan Kepala Sekolah yang masih berstatus PLT.
Fraksi PAN mengapresiasi positif terhadap penyampaian Nota LKPJ Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 dan berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dapat mengupayakan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fraksi KPN memandang perlu untuk mengajukan usulan pembentukan Pansus Plasma dan HGU oleh DPRD Kabupaten Batu Bara.
Fraksi KDRI meminta kepada seluruh OPD instansi terkait untuk menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam pembahasan LKPJ dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya. Mereka berharap agar LKPJ Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kab. Batu Bara dan segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan LKPJ tahun 2025.
(RR)
